Perjalanan Kasus Harun Masiku: Buronan 4 Tahun yang Menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Kasus Harun Masiku menjadi salah satu isu hukum yang paling menyita perhatian publik di Indonesia. Selama lebih dari empat tahun, sosok Harun Masiku telah menjadi buronan yang mengundang tanda tanya besar. Bagaimana seorang tersangka kasus suap pemilihan anggota legislatif (caleg) bisa menghilang begitu saja, sementara perhatian publik dan aparat hukum terus tertuju padanya? Dalam perjalanan ini, nama-nama besar, termasuk Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, ikut terseret.

Awal Mula Kasus Harun Masiku

Kasus ini bermula pada Januari 2020, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku, seorang politisi PDIP. Harun diduga mencoba menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebesar Rp900 juta untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR RI melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW). Suap ini diduga melibatkan sejumlah perantara, termasuk Saeful Bahri, kader PDIP yang juga telah divonis bersalah dalam kasus ini.

Namun, alur cerita ini menjadi semakin kompleks ketika Harun Masiku menghilang beberapa hari sebelum kasus ini mencuat ke publik. Fakta ini menjadi tanda tanya besar, mengingat Harun sempat terekam kamera di Bandara Soekarno-Hatta pada 7 Januari 2020, sehari sebelum penggeledahan oleh KPK di kantor PDIP.

Upaya Pencarian Harun Masiku

KPK, Polri, dan pihak imigrasi telah melakukan berbagai upaya untuk menemukan Harun Masiku. Namun, hingga kini, keberadaannya tetap menjadi misteri. Informasi yang simpang siur, termasuk klaim bahwa Harun berada di luar negeri atau telah kembali ke Indonesia tanpa terdeteksi, semakin menambah kerumitan kasus ini. Pada Agustus 2021, KPK bahkan memasukkan Harun Masiku ke dalam daftar buronan internasional melalui Interpol.

Mengapa seorang tersangka kasus korupsi yang menjadi perhatian nasional bisa lolos dari pantauan? Pertanyaan ini terus menghantui masyarakat. Banyak pihak menduga ada faktor-faktor tertentu yang sengaja melindungi Harun dari jerat hukum.

Nama Hasto Kristiyanto dalam Sorotan

Nama Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, ikut terseret dalam kasus ini. Keterlibatan Hasto mulai menjadi sorotan setelah sejumlah saksi menyebutkan bahwa proses PAW Harun Masiku mendapat dukungan dari lingkaran elite PDIP. Meski Hasto berulang kali membantah keterlibatannya, KPK tetap memanggilnya untuk memberikan keterangan sebagai saksi.

Keterangan Hasto dianggap penting untuk mengungkap motif politik di balik kasus ini. Publik pun mendesak agar penyelidikan tidak berhenti pada Harun Masiku sebagai eksekutor lapangan, tetapi juga menyasar pihak-pihak yang mungkin memiliki peran strategis dalam dugaan suap ini.

Dinamika Hukum dan Kritik terhadap KPK

Selama empat tahun terakhir, penanganan kasus Harun Masiku tidak lepas dari kritik. Banyak pihak menilai KPK belum maksimal dalam mencari keberadaan Harun. Kritik ini semakin tajam setelah revisi Undang-Undang KPK pada 2019, yang dianggap melemahkan kewenangan lembaga antirasuah tersebut.

Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan transparansi KPK dalam kasus ini. Hingga kini, belum ada penjelasan rinci tentang langkah-langkah konkret yang telah diambil untuk mengejar Harun. Beberapa pihak bahkan menduga adanya intervensi politik yang menghambat penegakan hukum.

Dampak Kasus terhadap Citra PDIP

Sebagai partai politik terbesar di Indonesia, PDIP menghadapi ujian berat akibat kasus ini. Publik mulai mempertanyakan komitmen PDIP dalam memberantas korupsi, terutama setelah sejumlah kadernya terlibat dalam berbagai kasus hukum. Meskipun PDIP telah menegaskan bahwa kasus Harun Masiku adalah tindakan pribadi dan bukan kebijakan partai, persepsi negatif terhadap PDIP sulit dihindari.

Hasto Kristiyanto sendiri terus berada dalam sorotan media. Banyak yang menunggu apakah kasus ini akan berujung pada penetapan status hukum bagi dirinya atau hanya berhenti pada pemeriksaan saksi.

Mengapa Kasus Harun Masiku Begitu Kompleks?

Ada beberapa faktor yang membuat kasus ini menjadi begitu kompleks:

1. Jejak Digital yang Hilang: Harun Masiku menghilang dengan cara yang sangat rapi, sehingga menyulitkan aparat hukum untuk melacak keberadaannya.
2. Keterlibatan Tokoh Penting: Dugaan keterlibatan nama-nama besar dalam kasus ini membuat penanganannya lebih sensitif.
3. Kritik terhadap Institusi Hukum: Lemahnya koordinasi antara KPK, Polri, dan imigrasi menunjukkan adanya kelemahan sistemik dalam penegakan hukum.
4. Faktor Politik: Kasus ini terjadi di tengah dinamika politik nasional yang sarat kepentingan.

Harapan Publik terhadap Penyelesaian Kasus

Masyarakat terus mendesak KPK untuk menuntaskan kasus ini. Harapan besar tertuju pada pemulihan kredibilitas lembaga hukum dan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. Penuntasan kasus Harun Masiku bukan hanya soal menangkap seorang buronan, tetapi juga membuktikan bahwa hukum berlaku sama untuk semua, tanpa pandang bulu.

Kesimpulan

Perjalanan kasus Harun Masiku adalah cerminan dari tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam memberantas korupsi. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya integritas, transparansi, dan ketegasan dalam penegakan hukum. Selama Harun Masiku masih menjadi buronan, pertanyaan besar tentang keberpihakan hukum di Indonesia akan terus menghantui.

Publik berharap agar KPK, bersama aparat hukum lainnya, segera menyelesaikan kasus ini. Bukan hanya demi menangkap Harun Masiku, tetapi juga untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap keadilan di negeri ini.